mini-sl

Download Kumpulan Skripsi Lengkap:

Skripsi Akuntansi Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Asset. Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem Otonomi Daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup pada umumnya sehingga, memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintahan daerah.

Dalam Skripsi Akuntansi Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Asset ini dijelaskan bahwa sejak diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang menjadi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dan kemudian disempurnakan dengan Undang–Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum pemerintah pusat hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang pertahanan keamanan, luar negeri, moneter, fiskal, hukum dan keagamaan.

Pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan lain di luar urusan yang dipegang Pemerintah Pusat, walaupun tidak sepenuhnya. Peraturan Pemerintah (PP/58/2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan penjelasan lebih lanjut aktivitas yang menjadi tanggung jawab pusat dan provinsi untuk setiap urusan yang telah didesentralisasikan tersebut. Otonomi daerah banyak menuntut pada pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan “public” yang didasarkan asas-asas pelayanan “public” yang meliputi: transparansi, akuntanbilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya “Good Governance”.

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan di manfaatkan secara cepat, akurat dan aman. Sistem Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu bagiannya, yang selama ini mulai mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan tersebut.

Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan hukum dalam bentuk UU, PP sampai dengan Perda. Adapun perubahan tersebut antara lain: UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (sebelum Reformasi) menjadi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (setelah Reformasi) berisi perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah sehingga UU tersebut sering disebut dengan UU Otonomi Daerah yang telah direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004. Skripsi Akuntansi Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Asset.

Dapatkan koleksi 5.500 skripsi super lengkap dan berkualitas mulai dari cover, halaman pendahuluan, BAB I s.d BAB VI, penutup, lampiran, sampai daftar pustaka untuk semua jurusan. Silahkan lihat atau klik di sini.


Filed under: Akuntansi

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!